Investasi Asing Bidang Pendidikan
Bertentangan dengan UU Sisdiknas No. 20

CIKUTRA, (GM).-
Diperbolehkannya pihak asing menanamkan investasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20/2003. Pasalnya, UU Sisdiknas menggariskan bahwa pengelolaan pendidikan harus berlandaskan asas nonprofit.

“Menyusul dilakukannya ratifikasi World Trade Organization (WTO) yang memperbolehkan penanaman investasi sebesar 49% dalam dunia pendidikan, sangat bertolak belakang dengan misi pendidikan Indonesia. Kondisi itu membuka peluang menjadikan lembaga pendidikan di Indonesia sebagai sebuah perusahaan,” kata Rektor Universitas Widyatama (Utama), Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A. kepada wartawan di Kampus Utama, Jln. Cikutra Bandung, Rabu (6/2).

Menurut Mame, konsep penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang selama ini dijalankan, yaitu lembaga pendidikan tidak dimiliki oleh pribadi. Namun, katanya, jika mengacu kepada ratifikasi WTO, pribadi justru diperbolehkan untuk menanamkan investasi dalam dunia pendidikan.

“Ratifikasi WTO mengabaikan filosofi pendidikan di Indonesia, yang lebih mengedepankan public service. Jika konsep WTO dijalankan, yang menentukan pengembangan pendidikan, yaitu pemegang saham. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan pendidikan. Di sisi lain, masyarakat dikhawatirkan akan terus terbebani oleh membengkaknya biaya pendidikan,” katanya.

Selanjutnya Mame mengatakan, perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, banyak dipengaruhi pressure yang dilakukan oleh negara-negara maju. Salah satunya, katanya, terlihat dari semakin berperannya institusi pengembangan pendidikan internasional, seperti JICA.

“Kenyataan itu mengakibatkan, negara bukanlah pihak yang dominan dalam pengembangan pendidikan. Di sisi lain, peranan DPR juga tidak terlihat,” ujarnya.

Kendala

Menyinggung Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang saat ini masih dibahas di DPR, Mame mengatakan, tujuan penerapan UU BHP, baik. UU itu, katanya, bisa menjadi referensi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam mengembangkan diri. PTN dan PTS ditempatkan dalam posisi yang sejajar. Namun, katanya, RUU BHP akan menemukan kendala saat UU diterapkan di lapangan.

“Kenyataan di lapangan menunjukkan, kondisi PTS berbeda-beda. Masing-masing PTS memiliki misi tertentu, seperti kedaerahan, keagamaan, dan konsep pendidikan tertentu. Kondisi itu berbeda dengan PTN yang cenderung memiliki konsep pengembangan yang sama. Saat PT berstatus Badan Hukum Milik Negara (BMHN) diterapkan misalnya, tidak memunculkan masalah yang besar untuk PTN. Pasalnya, dalam mengembangkan diri, PTN lebih bertumpu pada aset negara,” ujarnya.

Ia menuturkan, saat BHP diterapkan, munculnya friksi di intren PTS bisa saja terjadi. Kondisi itu, katanya, dipicu oleh kepemilikan aset.

“Jika setelah 10 hingga 20 tahun penerapan BHP, aset yang dimiliki universitas lebih besar dibandingkan yang dimiliki yayasan, kekhawatiran munculnya friksi antara yayasan dan unversitas akan muncul. Yayasan akan merasa dikesampingkan dalam pengembangan pendidikan,” katanya. (B.80)**